6 Petisi MPRS Terkait Sengketa Lahan Singkil

Banda Aceh – Aksi yang dilakukan oleh belasan mahasiswa yang menamakan dirinya Mahasiswa Peduli Rakyat Singkil (MPRS) hari ini (Jum’at, 29/6) adalah bentuk dari kekesalan masyarakat Singkil yang sudah sejak 7 tahun lalu memperjuangkan hak atas tanah mereka yang diserobot oleh PT Ubertraco/Nafasindo, bukannya mendapatkan keadilan atas putusan tersebut tapi mereka malah mendapatkan beberapa tindakan tidak adil dari para pemangku kebijakan, berikut ini adalah 6 poin Petisi Terbuka MPRS, yang diterima oleh redaksi AtjehLINK.

Terkait penyerobotan ribuan hektar tanah dari 22 Desa di Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nafasindo yang berasal dari Malaysia dan Kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Singkil terhadap pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak-hak  masyarakat korban, dengan ini kami Mahasiswa Peduli Rakyat Singkil, menyatakan;

  1. Menuntut kebijakan Kepolisian yang Mengkriminalisasi 4 Warga Singkil dalam Aksinya melakukan demonstrasi Damai menuntut penyelesaian penyerobotan lahan yang di lakukan  PT Ubertraco/Nafasindo  dan mendesak Kepolisian dan Kejaksaan menghentikan upaya  kriminalisasi tersebut dengan segera membebaskan 4 warga tersebut.
  1. Meminta Kapolri mengevaluasi, Mencopot dan menindak KAPOLDA ACEH dan KAPOLRES Aceh Singkil beserta seluruh pejabat kepolisian yang sengaja membekengi dan menjadi entek entek kepentingan prusahaan dan mengorbankan masyarakat.
  1. Meminta Pemerintah Aceh menghentikan dan menolak patok permanen batas HGU PT Nafasindo yang di lakukan oleh BPN RI dan proses nya tidak melibatkan masyarakat dari 22 Desa.
  1. Menolak dan mengutuk kebijakan BPN Pusat yang telah melakukan patok permanen yang bertentangan dengan hasil Ukur ulang yang di lakukan oleh BPN  Aceh bersama pihak terkait, dengan kebijakan tersebut BPN Pusat telah menciptakan BOM waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan akan merusak perdamaian di Masyarakat Singkil.
  1. Meminta Gubernur dan DPRA mempasilitasi patok permanen sesuai dengan kesepakatan dan hasil pengukuran bersama antara pihak yang bersengketa dan prusahaan PT Nafasindo dan mendesak pihak BPN dan Kapolda Aceh melakukan dan mengawasi pematokan permanen sesuai dengan kesepakatan “akan di lakukan setelah pelantikan gubernur Aceh”.
  1. Meminta PRESIDEN dan DPR-RI memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak Masyarakat 22 Desa di Kabupaten Aceh Singkil dalam memperjuangkan Ribuan Hektar Lahan Masyarakat yang di serobot oleh PT Nafasindo yang berasal dari Malaysia. Ribuan hektar lahan warga yang di serobot tersebut sebahagian sudah di tanami kelapa sawit dan berproduksi karna itu menjadi celah para oknum untuk menaruh kepentingan “tertentu” yang merugikan masyarakat.

Sumber : Atjehlink.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s