Asimilasi Bicar Sinaga Dipertanyakan

SUBULUSSALAM – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Aceh mempertanyakan mekanisme pemberian asimilasi yang dilakukan pihak Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Singkil terhadap terpidana yang terbukti mengkonsumsi sabu sabu (SS) yang juga Pj Kepala Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata (Dishubtelpar) Pemerintah Kota Subulussalam H Bicar Sinaga SH,MM.Koordinator FAKTA Indra P Keumala dalam siaran persnya mengatakan, piohak FAKTA akan menelusuri seputar kebijakan asimilasi tersebut. Seperti diberitakan dengan dalih telah mendapatkan asimilasi, Bicar Sinaga dapat keluar rutan. Selain masuk kantor, Bicar terlihat mengikuti jalannya sidang pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Subulussalam Tahun 2010 pekan lalu. Padahal, menurut Indra, pemberian asimilasi tidak dapat dilakukan dengan serta-merta. Tapi asimilasi harus dilakukan dengan mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Konon lagi Bicar baru tiga hari masuk bui dengan masa hukuman tujuh bulan kurungan plus denda Rp 2 juta. Dengan kata lain, baru tiga hari masuk bui langsung dapat asimilasi. Lebih jauh dikatakan, bahwa asimilasi adalah bentuk pembinaan yang dilakukan negara kepada seorang terhukum. Namun, selama dalam masa pembinaan tersebut, terhukum tidak diperbolehkan mengemban tugas dan atau tanggungjawab yang menyangkut dengan kepentingan umum. “Apalagi menduduki jabatan publik, seperti yang terjadi pada Bicar Sinaga,” ujar Indra

Menyikapi kasus ini, Indra mengatakan, tim investigasi FAKTA sedang dalam tahap investigasi lapangan terkait dibebaskannya Bicar Sinaga oleh pihak Rutan Singkil yang meski baru hanya tiga hari menjalani masa hukumannya dari 7 (tujuh) bulan. Selain itu, ungkap Indra, pihaknya juga akan melakukan kajian terhadap kebijakan Pemko Subulussalam yang mempertahankan seorang narapidana yang dalam proses asimilasi menduduki jabatan publik. “Terus terang Kami menduga kuat bahwa ada oknum rutan yang sengaja berkolusi memberikan asimilasi untuk kepentingan Bicar Sinaga selaku Pj Kepala Dinas, maka dalam kaitan itu FAKTA akan segera melaporkan pihak Rutan ke Menkumham dan Satgas PMH,” tegas Indra.

Indra berpendapat, bahwa apabila Walikota atau Pemko Subulussalam masih belum juga bersikap terkait status Bicar Sinaga sebagai pejabat akan dapat memperburuk citra pemerintahan tersebut. “Untuk itu, Saya menyarankan agar Walikota segera melakukan kajian dan evaluasi, serta segera menempuh langkah-langkah yang dianggap perlu terutama segera menon-aktifkan Bicar Sinaga sebagai kepala dinas,” tandas Indra

Seperti pemberitaan sebelumnya, baru tiga hari dijebloskan ke bui, Bicar Sinaga sudah bisa keluar lagi. Padahal ia dikenakan hukuman tujuh bulan kurungan plus denda Rp 2 juta. Napi lain yang disebut-sebut juga di luar LP itu adalah, Ishaq Risakota, staf Sekretariat DPRK Aceh Singkil dan Abdurahman Malao, kabid di Dinas Perhubungan Aceh Singkil.

Sementara dua napi lainya dalam kasus yang sama, Badirsyah bekas anggota DPRK Aceh Singkil dan Rina wanita asal Medan, Sumatera Utara, tidak diketahui keberadaanya. Pihak Rutan Cabang Singkil, mengatakan hanya Bicar Sinaga, yang tidak dikurung, karena menjalankan asimilasi (proses pembinaan narapidana di dalam kehidupan masyarakat), sedangkan yang lainya ditahan. “Hanya Pak Bicar yang di luar, lainya ada semua,” kata Ali Asfar, SH Kepala Tata Usaha (Ka TU) Rutan Cabang Singkil, Jumat (19/2) lalu.(kh/c39 : Serambi Indonenesia )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s