Temuan Pansus DPRA di Subulussalam, Irigasi Fiktif Sedot Anggaran Rp1,752 Miliar

Banda Aceh l Harian Aceh—Panitia Khusus (Pansus) XX DPRA menemukan penyimpangan besar-besaran pada proyek pembangunan Irigasi Namo Buaya di Kota Subulussalam. Proyek yang menyedot APBA Rp1,752 miliar itu sama sekali tidak dikerjakan.

”Tidak ada tanda-tanda pekerjaan proyek yang telah menyedot anggaran selama tiga tahun (APBD 2005-2007) tersebut. Sehingga Pansus yang turun langsung ke lokasi menilai, Irigasi Namo Buaya adalah proyek fiktif,” kata Sekretaris Pansus XX DPRA, Zulkarnaen, Sabtu (22/11).

Disebutkannya, anggaran yang telah terserap selama tiga tahun oleh SKPA itu berjumlah Rp1.752.948.000. Namun, kenyataan di lapangan proyek irigasi itu tidak ada tanda-tanda pekerjaannya. “Kalaupun ada bangunan yang telah dikerjakan pada anggaran 2006, saat Pansus XX DPR Aceh turun ke lapangan, bangunan tersebut sudah tidak ditemukan lagi,” ujarnya.

Zulkarnaen mempertanyakan pertanggungjawaban proyek itu yang luput dari pemeriksaan Bawasda. “Kami baru mengetahui bahwa proyek itu fiktif setelah turun ke lokasi,” terang anggota dewan asal wilayah pemilihan Aceh Tenggara, Gayo Lues, Singkil, dan Kota Subulussalam ini.

Menurut dia, idealnya pembangunan sebuah irigasi harus sejalan dengan luas hamparan sawah yang akan dialiri. “Jadi, dalam studi kelayakan proyek yang termuat dalam Detail Engenering Disain (DED) Irigasi harus sejalan dengan Studi Investment Desain (SID) persawahan atau sebaliknya,” katanya.

Anggaran yang tersedot proyek tersebut, yakni Rp358.312.000 tahun anggaran 2005, Rp595.090.000 (2006), dan Rp799.546.000 (2008). Dalam catatan Pansus XX, anggaran tersebut tidak digunakan sama sekali untuk pembangunan proyek irigasi Namo Buaya. Bahkan, anggaran tahun 2007 yang diluncurkan tahun 2008 diproyeksikan untuk pembuatan DED dan SID proyek itu.

Anehnya, dalam jawaban gubernur terhadap pertanyaan Pansus XX DPRA, Jumat lalu, dikatakan sedang dibuat DED dan SID-nya. Sementara laporan resmi Dinas Pengairan Aceh pada rapat kerja dengan Pansus XX DPRA, 30 Oktober 2008, belum dibuat DED dan SID untuk proyek tersebut.

Terhadap perbedaan jawaban itu, dewan menilai SKPA yang bersangkutan (Dinas Pengairan Aceh) telah membohongi Gubernur Aceh dalam laporan yang dibacakan Wagub Muhammad Nazar di hadapan rapat paripurna keempat DPR Aceh.

Ketua Pansus XX DPRA, Syamsul Bahri mengatakan penyimpangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap proyek irigasi Namo Buaya perlu diusut tuntas. “Karena, proyek fiktif itu selain menguras dana APBA juga telah menyengsarakan masyarakat petani di Subulussalam,” katanya.

Pihak kejaksaan dan polisi, lanjut dia, harus segera menindaklanjuti temuan itu karena indikasi korupsi pada proyek tersebut cukup besar.

Kepala Dinas Pengairan atau Sumber Daya Air (SDA) Aceh Mufti Madjid yang dihubungi Harian Aceh, kemarin, mengaku tidak banyak tahu soal proyek irigasi Namo Buaya dengan alasan dirinya belum menjabat kepala dinas saat proyek itu diluncurkan.(lan)

Sumber : Harian Aceh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s