Investor Perkebunan Disorot

BANDA ACEH – Operasional perusahaan perkebunan di Aceh Singkil dan Subulussalam, diharapkan tidak menyengsarakan rakyat sekitar. Artinya lahan masyarakat yang sudah ada supaya dilindungi dan gubernur diminta tidak mengeluarkan HGU baru bagi perusahaan sebab masyarakat nantinya tidak lagi punya tanah. Dua hal ini diutarakan anggota dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA), H Muslim Ayub dan H Syamsul Bahri, dalam pandangan umum anggota dewan terhadap nota perhitungan APBA 2007. Keduanya menilai, investor perkebunan di Subulussalam, tidak membawa manfaat banyak bagi masyarakat. Mereka membuat masyarakat resah dalam persoalan lahan.Muslim menilai, keberadaan investor PT Mitra dibutuhkan dan mereka tidak bisa berbuat sekehendak hati. Pertimbangan keberadaan lahan masyarakat harus diutamakan dan tidak menguasai lahan mereka. Dia menilai, keberadaan perusahaan asal Medan yang telah membuka lahan di Kecamatan Sultan Daulat atau di Desa Singgersing dan Sipadan, diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, harapan yang diinginkan tidak sebanding sebab implementasi di lapangan masyarakat mengakui lahan mereka diambil dan melibatkan aparat untuk mengamankan. Masyarakat berdarah mata menerima nasibnya, karena jauh hari sebelum perusahaan ini beroperasi sebagian lahan telah diusahakan oleh masyarakat. Dari informasi yang kami peroleh pimpinan tertinggi perusahaan pandai melobi aparat pemerintah sehingga leluasa berbuat di lapangan, katanya.

Terhadap temuan ini, ia mohon gubernur melalui Kadis Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan ke dewan semua surat yang berkenaan dengan perizinan perusahaan PT Mitra. Muslim minta pimpinan dewan segera membentuk pansus untuk menyelidiki kejadian di lapangan.

Menyangkut persoalan tanah diutarakan oleh anggota dewan, H Syamsul Bahri. Ia menyatakan, persoalan pertanahan di Aceh hampir tidak dapat diselesaikan. Meski persoalan tanah masih berlangsung tetapi sampai hari ini belum terlihat tanda penyelesaian. Malah ditengah sengketa pemerintah masih memberikan beberapa izin lokasi untuk konsesi HGU bagi beberapa perusahaan.

Syamsul menyorot insiden antara warga dengan PT Runding Persada di Aceh Singkil, izin untuk PT SUN serta berbagai ketimpangan lain. Ia menilai, perusahaan berani membuka kebun di lokasi itu. Mestinya banyak hal yang harus diperhatikan sebelum dibuka perkebunan yaitu Amdal, izin perkebunan dan land clearing. Ia menyadari, pemberian izin lokasi dan konsesi HGU untuk berbagai perusahaan suatu upaya pemerintah menarik investasi di Aceh sekaligus menciptakan iklim perekonomian yang baik bagi investor perkebunan apalagi muara dari ini untuk kesejahteraan rakyat.

Terhadap berbagai hal politisi dari PBR ini meminta gubernur segera menyelesaikan sengketa tanah di Aceh, tidak lagi memberi izin atau rekomendasi atau HGU baru terutama di Aceh Singkil dan Subulussalam. Disana, sudah terlalu banyak HGU dalam skala besar. Dikhawatirkan dimasa yang akan datang masyarakat tidak lagi memperoleh tanah untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup, BPN Aceh diminta tidak melakukan hal-hal diluar kewenangannya dan gubernur diminta tidak merekomendasi atau perpanjangan HGU pada perusahaan yang bermasalah apabila tidak mengindahkan kewajiban.(swa)

Sumber : Serambinews

One thought on “Investor Perkebunan Disorot

  1. hahahha…anggota dpra yang berasal dai daerah pemilihan kita,tiba tiba aja langsung berkoar ttg apa yang terjadi di daerah.
    tau gak kenapa?
    yaaa krn dah dekat pemilu laaaahhh..
    buat pembaca subulussalamkota.wordpress jgn terpengaruh yaa..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s