Terancam, Kelestarian Hutan Subulussalam

PEMBUKAAN-kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berskala besar di wilayah Kota Subulussalam akhir-akhir ini bagai tak terbendung. Padahal, dampaknya tidak hanya berupa konflik sosial di masyarakat, tetapi luas kawasan hutan yang ada di Subulussalam pun waktu demi waktu semakin terancam

Kekhawatiran itu cukup sering disampaikan sejumlah warga kepada Serambi di Subulussalam. Menurut mereka kawasan hutan khususnya di Kecamatan Sultan Daulat dan Runding semakin gundul akibat pembukaan oleh perkebunan kelapa sawit. Bahkan menurut warga, kini di Desa Singgersing juga mulai disurvey oleh salah satu perusahaan untuk tujuan yang sama yakni perkebunan kelapa sawit.

Warga pun mengaku kuatir pembukaan yang terus dilakukan ini akan menimbulkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan yang berujung pada aneka bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, akibat pembukaan besar-besaran ini menyebabkan semakin terjepitnya pemukiman penduduk disamping munculnya berbagai masalah pertanahan seperti sengketa-sengketa perkebunan yang menimbulkan konflik horisontal.

Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Pemantau kebijakan Publik untuk Rakyat (LP-KaPuR) Ir Hasby BM menanggakatan semestinya sebelum digarap, pihak perkebunan perlu memperhatikan beberapa-beberapa faktor seperti kemiringan lahan, kawasan, apakah kawasan tersebut hutan lindung, konservasi atau produksi. Selama ini, kata Hasby, pinggiran sungai pun ditanami dengan kelapa sawit. Padahal perlu diketahui kalau sawit tidak dapat menciptakan iklim micro, malah dapat menimbulkan kegersangan, kata Hasby

Ditambahkan, jika kedepan pemerintah mempunyai program untuk perkebunan rakyat maka tidak adalagi lahan karena semuai telah dikuasai oleh perusahan. Sehingga, kata Hasby, masyarakat Subulussalam akan sengsara karena tak memiliki lahan perkebunan. Jangan sampai beberapa tahun ke depan, masyarakat Subulussalam hanya menjadi buruh abadi di tanahnya sendiri,tegas Hasby

Karenanya, Hasby meminta pemerintah baik provinsi maupun pemko untuk menata ulang HGU-HGU yang ada di Subulussalam. Jika ternyata, dalam izin misalnya luas areal hanya 5000 hektar namun setelah didata ternyata lebih, masalah tersebut menurut Hasby perlu dipertanyakan dari mana didapat. kalau memang ada 500 ha. Membeli kepada rakyat ini, menurut Hasbi merupakan adalah pembohongan publik.

Sumber lain menambahkan, pemerintah Aceh khususnya pihak yang berkaitan dengan masalah hutan agar tidak langsung mengeluarkan izin pembukaan lahan. Selain itu, kebijakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tentang moratorium logging benar-benar dijalankan. Hal ini agar kasus sengketa tanah antara pengusaha perkebunan dengan rakyat seperti yang dialami masyarakat Aceh Singkil tidak terjadi di Kota Subulussalam. Konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan biasanya bermula dari masalah ganti rugi lahan masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s